Permainan Politik Tingkat Tinggi di Sultim

0
1827
Frits Sam Purnama

POSO RAYA – Nasib Kabupaten Poso ibarat Pungguk merindukan bulan. Sejak awal  daerah inilah yang paling lantang menyuarakan pemekaran provinsi Sulawesi Timur (Sultim). Semangat itu dapat terlihat dari beberapa fakta seperti pendirian  Media Sulimur di pimpin Rusli Suwandi, disponsori Tim Percepatan Provinsi Sultim. Belum cukup dengan itu, kemudian dibentuk tim terpadu sebagai penggerak pengumpulan sumbangan sukarela dari seluruh pegawai negeri sipil (PNS) termasuk donatur lainnya guna mencari biaya operasional perjuangan pembentukan Sultim. Dalam perkembanganya, sesuai hasil paripurna DPRD provinsi Sulawesi Tengah 12 Agustus 2016, kabupaten Poso kenyataanya justru tidak masuk dalam rancangan  Daerah Otonomi Baru (DOB) ini. Apabila DOB yang telah disepakati seluruh Fraksi DPRD Provinsi ini berlanjut, maka selesailah harapan warga Poso yang sudah banting tulang memperjuangkan terbentuknya provinsi ini, apalagi untuk menjadi ibukota, ibarat pungguk merindukan bulan. Sebab dalam hasil paripurna di DPRD, disebutkan bahwa Luwuk adalah calon ibukota satu-satunya bila Sultim terbentuk.
Keputusan DPRD provinsi menyetujui pembentukan daerah otonomi baru Sulawesi Timur.
Namun keputusan ini disayangkan sejumlah tokoh perjuangan pembentukan Sultim di Poso. Frits Sampurnama, Munawir, Baharudin Sapii,sedikit diantara para tokoh yang berjuang untuk terbentuknya Sultim justru tidak mengetahui kalau DPRD provinsi telah menggelar paripurna. Para tokoh ini merasa tidak dilibatkan sama sekali. Pembahasan persetujuan pembentukan Sultim tanpa melibatkan kabupaten Poso ini menimbulkan kecurigaan bahwa Poso memang sengaja tidak dilibatkan dalam pembahasannya hingga DPRD Provinsi memutuskannya dalam paripurna 12 Agustus lalu.
Frits Sampurnama menduga Poso sengaja dilepas untuk melapangkan jalan Luwuk menjadi ibukota.
“Ini permainan politik tingkat tinggi. Bagaimana mungkin mereka dengan mudah melepas kabupaten Poso sebagai bagian dari Sultim sementara semua tahu bahwa  daerah kita sebagai pengagas wacana ini sejak  puluhan tahun silam”kata  Frits dengan nada tinggi.
Yang lebih mengherankan lagi lanjut orang yang menjadi salah satu saksi awal mula munculnya gagasan pembentukan Sultim ini adalah, ketika pembahasan rencana  persiapan pemekaran berjalan, Poso juga tidak dilibatkan sehingga  tertinggal dari agenda besar itu. Bahkan  merekapun, lanjut Frits, tidak mengetahui jika telah terbentuk rancangan DOB Sultim yang kemudian menjadi  Pembahasan DPRD Provinsi.
“Tentang Sultim, Kabupaten Poso merupakan pioner perjuangan ini. Tetapi dalam  pembahasan selanjutanya kami sama sekali tidak mengetahui jika pembahasanya  sudah sejauh ini. Pertanyaanya, siapa  yang merancang Poso lepas  dari  Sultim? kok tiba-tiba saja sudah di meja DPRD.Pola  begini, orang bodoh pun akan tahu   hanya akal akalan politisi tingkat tinggi untuk menghindari perebutan  penempatan ibukota antara Luwuk dan Poso,”kata Frits.
Dalam analisisnya, Frits menyebut, keberanian melepas Poso dari Sultim, karena menaruh harapan bahwa Tojo Una-Una, Morowali, dan Morowali Utara, sudah cukup untuk menggenapi persyaratan pembentukan provinsi baru yang harus mencapai  enam kabupaten, selain 3 Tiga Kabupaten yang ada di Luwuk.
Tindakan Panitia kerja Persiapan Sultim yang tidak lagi mendengar suara kabupaten Poso, adalah manuver politik yang sangat disayangkan oleh Frits Sam Purnama dan anggota komite lainnya, Baharuddin Sapi’i dan Munawir.
Meski ada skenario memuluskan Luwuk sebagai ibukota Sultim, Frits mengatakan, tidak etis meninggalkan Poso tanpa penjelasan apapun, padahal seharusnya juga pokja atau DPRD provinsi mendengarkan suara Poso sebelum memutuskan.
“Jangan kami ditendang secara sepihak seperti ini. Saya sangat terkejut wacana tersebut ternyata sudah diparipurnakan  dan sudah mendapat persetujuan seluruh fraksi di DPRD Provinsi” tukas Frits.
Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa begitu mudah Poso ditinggalkan dan mengapa pula sebelumnya tidak ada yang secara konsern mengikuti perkembangan pembahasan Sultim? minimnya dukungan pimpinan daerah sebelumnya menjadi salah satu sebabnya. Meski menjadi daerah yang paling getol menyuarakan pemekaran namun dukungan pembiayaan dari pemda Poso tidak sebanding dengan semangat para pejuang pemekaran. Frits mengakui dana yang diberikan daerah sangat kecil. Faktor ini menurutnya yang membuat Poso terseok seok dan harus mencari sumber pendanaan lain agar tetap bisa berjuang.
Lantas apa langkah yang akan diambil oleh para pejuang pembentukan Sultim ini pasca keputusan DPRD provinsi. Frits mengatakan akan menghubungi semua tokoh-tokoh politik  Poso untuk merespon keputusan itu. Frits berharap para anggota DPRD provinsi yang berasal dari Poso dan daerah lain yang lahir dari rahim kabupaten Poso untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu.
Frits mengingatkan mereka agar hubungan sejarah antara Poso dengan ‘anak-anaknya’ seperti kabupaten Tojo Una-Una, Morowali dan Morowali Utara menjadi bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan dan tidak begitu saja membuang Poso dari Sultim.
“Jika wacana Poso dilepas dari Sultim terjadi, maka ini sama saja induk di pisahkan dari anaknya,”tutur Frits Sam Purnama  kepada Poso Raya.(Nan)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY