Terbentur PP 18 Tahun 2016

0
139
Darmin A Sigilipu

POSO RAYA -Para pejabat eselon II boleh sedikit berlega dan bekerja dengan tenang tanpa khawatir tergeser setidaknya hingga awal tahun depan. Hal itu menyusul munculnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 yang didalamnya turut mengatur mekanisme pengisian jabatan di pemda lewat mekanisme lelang jabatan. Bupati Darmin A Sigilipu mengisyaratkan reposisi para pejabat di eselon II menunggu lahirnya peraturan Bupati untuk melaksanakan proses lelang jabatan itu.
“Kalau kita hitung waktu, sekarang tersisa sekitar 3 bulan lebih sepertinya sulit kita lakukan. Tapi kita masih menunggu instruksi dari Mendagri apakah bisa Bupati dan Wakil untuk saat ini menentukan sendiri pejabat yang menduduki posisi tertentu”kata Darmin saat ditemui di Dinas Kesehatan baru-baru ini.
Sudah beberapa kali Bupati dan wakilnya mengungkapkan keinginan merombak komposisi pejabat di eselon II saat ini. Kinerja yang biasa-biasa saja bahkan buruk di beberapa SKPD menjadi penyebabnya. Namun langkah reshuflle urung karena terbentur aturan. Setidaknya ada 2 aturan yang mengganjal resfhulle secara cepat. Yang pertama adalah UU pilkada yang memerintahkan Bupati untuk tidak mekakukan pergantian hingga 6 bulan setelah menjabat. Aturan kedua adalah munculnya PP 18 tahun 2016.
Evaluasi atas kinerja SKPD oleh DPRD menunjukkan apa yang diungkapkan oleh Bupati. Sebagian besar anggota DPRD yang ada di 3 komisi beroendapat sama. Kinerja DPRD tidak begitu bagus. Bahkan beberapa pimpinan SKPD dinilai miskin inovasi.
“Ada yang bekerja hanya bermodalkan RKA yang ada di SKPDnya. Tidak ada terobosan sama sekalu. Bahkan ada juga yang tidak punya rencana kerja dan rencana strategis”kata Hidayat Bungasawa, ketua komisi I.(ian)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY