POLRES MOROWALI ENGGAN BERKANTOR DI BUNGKU

0
235
KAPOLRES

POSO KOTA-Masyarakat Kabupaten Morowali meminta kepada Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Rudi Sufahriadi agar mengambil sikap terkait kedudukan Kantor Polres Morowali.

Pasalnya, hingga saat ini Polres Morowali masih berkantor di Desa Korowou Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (Morut) sehingga pelayanan publik tidak maksimal.

Seperti yang dialami salah seorang warga Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah, Abdul Harits, ia mengeluhkan jauhnya jarak tempuh yang mencapai lebih dari 100 kilometer hanya untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setelah mendapatkan surat pengantar dari Polsek Bungku Tengah.

Selain jarak tempuh, resiko dan biaya perjalanan juga menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Bungku untuk berurusan ke Kantor Polres Morowali, seperti contoh lain pengambilan Surat Izin Mengemudi (SIM), apalagi jika masyarakat yang akan berurusan berasal dari Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan yang harus melewati perjalanan lewat laut ke Bungku Tengah setelah itu barulah bisa ke Morut.

Tentunya hal tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi jika dalam pengurusan SIM tidak lulus ujian, maka calon penerima SIM harus bolak balik dari Menui Kepulauan/ Bungku Selatan/ Bungku Pesisir/ Bahodopi ke Kantor Polres di Desa Korowou.

Seperti diketahui, saat pisah sambut Kapolres lama, AKBP Edwan Syaiful, S.IK kepada AKBP Edward Indharwan Eka Cahdra, S.IK, MH beberapa bulan lalu, Bupati Morowali, H Anwar Hafid dalam sambutannya meminta agar jajaran Polres Morowali bisa membagi waktu berkantor, yakni 3 hari di Bungku yang akan disiapkan fasilitasnya dan 4 hari di Korowou, namun pada kenyataannya, hingga saat ini permintaan tersebut belum juga disahuti.

Hal itulah yang kemudian memicu kecaman masyarakat Bungku yang memandang negatif terhadap keberadaan Polres Morowali yang tidak sesuai dengan nomenklatur.

Sementara, mantan anggota DPRD Morowali, Alwi Tandjing mengatakan bahwa dalm rangka menghadapi persiapan Pilkada Morowali 2018, maka keberadaan Polres sangat dibutuhkan demi kenyamanan semua pihak. Ia juga meyakini bahwa Bupati Anwar Hafid mampu memfasilitasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hingga ke tingkat pusat agar pembagian waktu berkantor bisa terlaksana.

“Saya kira keberadaan Polres di wilayah Bungku sangatlah penting, apalagi 2018 kita akan melaksanakan Pilkada, yang terpenting adalah permasalahan pelayanan publik juga tentunya sangat dibutuhkan sehingga masyarakat Bungku dapat dengan mudah berurusan, saya yakin Bupati Morowali pasti mampu melakukan koordinasi dengan pihak Polda maupun Mabes Polri” urai Alwi Tandjing.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolres yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut via pesan singkat, Jum’at (12/8) tidak memberikan balasan penjelasan apapun.BBG

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY