Banyak Temuan Justru Diperoleh BPK

0
120
Kantor Inspektorat kabupaten Poso

POSO KOTA – Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan sejumlah persoalan pada pelaksanaan APBD 2015, namun hal itu sebelumnya tidak ditemukan oleh Bawasda atau Inspektorat.
Polemik atas kinerja Inspektorat sebenarnya sudah muncul ketika sejumlah kepala desa mengeluhkan kebingungan mereka dalam menentukan jumlah kewajiban pajak dan harga dalam penggunaan dana desa.
DPRD Poso tidak luput pula menyorotinya. Salah satunya terkait hasil reses anggota DPRD yang menemukan sejumlah proyek yang dalam kacamata mereka bermasalah, namun tidak menjadi temuan Inspektorat. Pada akhirnya apa yang dilihat oleh DPRD itu menjadi temuan BPK.
“Banyak program dibuat atas keinginan, bukan kebutuhan masyarakat, kualitasnya pun dibawah normal, namun kami sayangkan itu tidak jadi temuan yang merugikan keuangan daerah,dimana fungsi inspektorat,”tanya sekretaris komisi III, Baharudin Sapii.
Dikatakan Bahar, bila pengawasan Inspektorat maksimal maka APBD akan lebih terarah dan dapat dirasakan semua masyarakat.
Kepala Inspektorat sendiri, Rama Tandawuya beberapa waktu sebelumnya mengungkapkan pihaknya dalam melakukan pemeriksaan menemukan sejumlah problem. Salah satu yang mereka lakukan menurut Rama adalah pengembalian dana yang menjadi temuan ke kas negara. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY