AKSI Serahkan Data ke Mantan Ketua KPK

0
141
Rafiq Syamsudin dan Busyro Muqoddas (foto :dok Poso Raya)

POSO KOTA – Kedatangan mantan ketua KPK, Busyro Muqoddas dimanfaatkan Aliansi Anti Korupsi (AKSI) Poso untuk mendapat penjelasan perihal belum diresponnya 2 kali laporan mereka ke lembaga anti rasuah ini yang dilakukan sekitar tahun 2013 silam.
“Kita menyerahkan data yang ada kepada pak Busyro sekaligus berdiskusi dengan beliau bagaimana langkah yang harus diambil,”kata Rafiq Syamsuddin koordinator AKSI Poso kepada Poso Raya. Dikatakan Rafiq, dalam menelisik dugaan korupsi dana 58 miliar itu, pihaknya memiliki sejumlah dokumen yang menunjukkan adanya indikasi penyimpangan.
Salah satu yang diperlihatkannya adalah catatan mantan bendahara dana recovery Isna Mustafa yang memperlihatkan aliran uang ke beberapa pejabat daerah ini. Selain itu bukti itu, kesaksian di pengadilan tipikor Palu yang menyidangkan perkara dana ini juga menurut Rafiq membuka sejumlah fakta yang sayangnya tidak ditindaklanjuti penegak hukum seperti Kejaksaan.
“Misalnya, hakim memerintahkan untuk menghadirkan saksi yang disebut terlibat satu proyek dari dana recovery, namun jaksa tidak menghadirkannya,”kata Rafiq.
Busyro Muqoddas yang dimintai pendapatnya terkait dugaan korupsi dalam penggunaan dana untuk memulihkan ekonomi masyarakat Poso yang turun tahun 2007 ini mengatakan, ada fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi korupsi, yakni adanya putusan pengadilan yang memvonis beberapa orang bersalah.
“Masalahnya kan, ini seperti terputus hanya dibawahnya saja yang kena, keatas tidak kena,ini yang harus kita kaji mengapa terputus hanya dibawah saja,”kata Busyro.
Penyalahgunaan dana Recovery memang menyimpan sejumlah masalah, hal itu bisa dilihat dari adanya vonis pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi beberapa pejabat yang mengelolanya.
Busyro, dalam penjelasannya mengemukakan, salah satu sebab KPK belum melirik laporan terkait dugaan korupsi dari Poso dikarenakan perkara itu sudah diambil oleh Kejaksaan.
“Kalau kejaksaan sudah tangani, biasanya KPK tidak akan ambil, tapi kalau ada indikasi permainan atau kasusnya dinilai oleh KPK mandeg, maka akan diambil alih,”kata Busyro.
Rafiq Syamsudin kepada Busyro mengatakab, penanganan kasus dugaan korupsi dana recovery menindikasikan adanya ‘permainan’, hal itu disebutnya bisa dilihat dari tidak seriusnya Jaksa Penuntut menghadirkan beberapa saksi kunci dalam persidangan di PN Tipikor Palu dengan terdakwa Isna Mustafa pada saat itu, meskipun majelis Hakim sudah memerintahkan untuk dihadirkan ke persidangan. Upaya paksa untuk menghadirkan saksi ke persidangan pun tidak pernah dilakukan kejaksaan.
Busyro mengatakan untuk menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas diperlukan gerakan yang kuat untuk mendesak kejaksaan membuka kembali catatan kasus ini.
Pengumpulan semua data persidangan, seperti penuntutan hingga pembelaan dan vonis menjadi saran Busyro untuk dilakukan. Nantinya dia akan membantu menyusun laporan itu dan meneruskannya ke pimpinan KPK saat ini.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY