Yang Tidak Mampu Menjalankan Tugas Harus Dipinggirkan

0
106
Sahir Sampeali anggota Pansus LHP DPRD Kab. Poso

POSO KOTA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Provinsi Sulawesi Tengah terhadap laporan keuangan seluruh Satuan Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Poso telah diserahkan kepada DPRD. Ada sejumlah rekomendasi didalamnya yang perlu ditindaklanjuti.
DPRD saat ini telah membentuk pansus menindaklanjuti LHP BPK ini. Sejumlah temuan pelanggaran administrasi oleh SKPD kini akan melahirkan rekomendasi dari DPRD.
“Laporan BPKP sedang kami bahas di Pansus sekarang. Dari LHP BPKP, ternyata masih ada SKPD melakukan imrosedural administrasi,sehingga BPKP menggolongkanya sebagai temuan,”ujar Sahir Sampeali, anggota Pansus LHP DPRD Poso kepada Poso Raya, Rabu (27/7) kemarin.
Hasil audit BPKP ini sangat sejalan dengan pendapat beberapa anggota  DPRD sebelumnya bahwa mereka juga sering menemukan laporan SKPD dimana validasi datanya tidak sinkron dengan bukti lapangan. Bermula dari  temuan seperti itulah kemudian Amir Kusa, ketua komisi II sempat mengusulkan agar ada tes kejujuran sebelum seorang calon pejabat eselon III dan II dilantik untuk jabatan tertentu. “Kami banyak menemukan laporan ada kepala Dinas yang tidak sesuai dengan  fakta lapangan. Hal ini diketahui setelah kami turun langsung ke lokasi “kata Amir ketika itu.
Setelah mempelajari secara seksama LHP BPK, Sahir berpendapat bahwa  masih perlu pembenahan di tingkat jawatan SKPD.“Saya belum bisa menyampaikan secara implisit sejumlah temuan BPKP. Namun yang pasti  ada pelanggaran dalam catatan audit tersebut,”tegasnya.
Karena ini masih dalam pembahasan pansus maka belum ada kesimpulan akhir  yang diberikan DPRD kepada pemerintah Kabupaten. Bila semua telah rampung  barulah DPRD akan memberikan rekomendasi.
Politisi dari Nasional Demokrat  (Nasdem) Syamsu Alam berpendapat, terhadap SKPD yang kinerjanya dianggap bermasalah maka tidak salah jika Bupati bersikap tegas dalam melakukan pergantian agar pemerintahan kedepan  lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
”Kita semua ingin melihat kemajuan Poso. Untuk meraih harapan tersebut harus ada konsekwensinya. Bupati harus berani mengambil melakukan reshuffle kepada dinas yang benar-benar tidak mampu menjalankan  tanggungjawabnya,”kata politisi Nasdem.
Dalam laporan audit BPK ditemukan sejumlah masalah yang menyebabkan kabupaten Poso masih diberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu persoalan menonjol adalah persoalan aset.
Sebuah bocoran dokumen laporan pemeriksaan BPK juga menunjukkan masih adanya sejumlah pihak yang belum melunasi pembayaran mobil dinas yang mereka hirkop.
Resufle kabinet oleh Bupati direncanakan dengan model lelang jabatan yang akan dilakukan mulai awal Agustus nanti. Sebuah tim seleksi dari para ahli akan menguji calon kepala SKPD yang melamar untuk posisi tertentu.(NAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY