DPR RI Seriusi Laporan Warga Poso

0
95
Seorang warga menyampaikan pendapatnya terkait situasi Poso kepada anggota Pansus RUU terorisme.(foto :ferdinan)

POSO KOTA – Seluruh  anggota  Panitia Khusus  (Pansus)  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  (DPR – RI) yang menjadi  Tim penyusun Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  tentang  pencegahan dan penanggulangan  terorisme di Indonesia, pada hari  Kamis, (21/7)  telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kunjungan tersebut dimaksudkan  untuk  mencari masukan   dari masyarakat,  guna  menjadi  bahan  acuan bagi  DPR –RI   sebelum menyusun  Rancangan Undang – Undang (RUU)  tentang  Pencegahan  dan penanggulangan  tindak terorisme  di Indonesia.
Pada acara  Kunker Pansus DPR –RI  itu, salah satu  kegiatanya  yakni melakukan  pertemuan  langsung  dengan masyarakat  poso, dari berbagai elemen kemasyarakatan berlangsung  di ruang Pogombo Torulemba bertempat di kompleks rumah  jabatan  (rujab)  Bupati Poso.  Banyak  hal yang sudah di sampaikan  para tokoh  masyarakat t dari  berbagai  lembaga ini.  Beberapa  masukan  menjadi perhatian  khusus Pansus DPR-RI  adalah  sejumlah  saran dan pendapat dari  para tokoh  agama agar Undang Undang (UU) Anti Terorisme  kedepan, seyogyanya  dapat  mengatur  tata cara penanganan para  terduga teroris, dari proses  penangkapan  sampai pada  penyelesaian hukumnya. “ Saya meminta kepada  DPR- RI   dalam penyususnan draft  UU  tentang teroris memeperhatikan juga hak-hak  manusiawi  para pelaku.  Kemudian  saya juga meminta  agar negara  hadir untuk memperhatikan  keluarga yang di tinggalkan  pelaku teroris yang sudah tewas saat kontak senjata dengan aparat. “  Kata Ustad Sugyanto,  ketua  Forum Pembela Islam (FPI) di kabupaten Poso.
Andi Makasau mewakili kelompok keagamaan Muhamadya  juga berharap agar   dalam penangan  kelompok terduga teroris,  seyogyanya aparat harus mengedepankan praduga tak bersalah, “Saat seseorang di tangkap belum tentu perbuatanya  sesuai dengan yang di tuduhkan. Dengan  pertimbangan tersebut, saya berharap  RUU anti terorisme ini nantinya dapat mengatur hal itu sehingga  setiap penangkapan  terduga teroris oleh aparat ,  hak personal  bersangkutan untuk membela diri masih terlindungi.” Ujar Andi Makasau.
Ustad Gani T. Israil  sebagai  ketua  Forum Kerukunan Antar Umat Beragama  (FKUB) Kabupaten Poso, secara  implisit menjelaskan  tentang kisruh  terjadi  di kabupaten Poso sekarang , sama sekali tidak terkait  dengan  pertentangan  keagamaan.”Kami  warga  poso  sekarang  ini hubungan  lintas  masyarakat  sudah sangat baik. Seluruh warga poso  telah bersatu pada visi yang sama yakni kemajuan Poso.  Kami juga  mempunyai pemikiran yang sama dengan pemerintah agar persoalan terorisme  harus di selesaikan sehingga  daerah kami tidak terkukung  secara terus  menerus dengan persoalan ini. Yang kami  harapkan kedepan  agar  DPR – RI  dapat memfasilitasi  dalam bentuk  Undang-Undang, terkait  penanganan terorisme supaya  mengutamakan  pendekatan persuasif. Kita  sudah banyak belajar  dari pengalaman bahwa  perlawanan bersifat frontal antara    aparat  dan teroris hanya menimbulkan korban pada kedua belah pihak. Cara ini  kami anggap hanya melahirkan perselisihan  internal   kemudian  berimbas pada dendam. Kalau sudah itu yang terjadi saya kuatir  persoalanya  menjadi sulit  diselesaikan dengan baik. keinginan  rakyat  poso sekarang,   persoalan ini segera tuntas.” Terang Uztad Gani di hadapan DPR-RI. Nan

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY