Auditor BPK Heran Poso Tidak Raih WTP

0
152
Sjafrudin Mosii bersama kepala BPKAD Ruddi R Rompas ketika membawakan materi dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah dan desa. (foto :dok)

POSO KOTA – Sudah 2 tahun berturut-turut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyematkan predikat Wajar Dengan Pengeceualian (WDP) pada laporan keuangan pemda Poso. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, persoalan aset menjadi kendala. Hal ini membuat heran petinggi BPK RI.
Ketika hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi pengelolaan keuangan daerah dan desa, auditor utama Keuangan Negara IV BPK RI, Sjafrudin Mosii, mengatakan sebenarnya masalahnya akan selesai bila temuan BPK terdahulu ditindaklanjuti.
“Kenapa tidak WTP, sebenarnya ringan, tindaklanjuti saja hasil pemeriksaan sebelumnya. Memang ada perubahan sistem, namun hasilnya justru baik, di Sulteng makin banyak yang dapat WTP,”kata Sjafrudin Mosii.
Aset kabupaten Poso yang saat ini bernilai lebih dari 1 triliun memang butuh kerja keras. Sebab seperti diketahui, belasan tahun silam, kabupaten Poso memekarkan 2 wilayahnya menjadi kabupaten Morowali dan kabupaten Tojo Una-Una, selain itu konflik yang terjadi juga membuat banyak aset terutama yang bergerak turut raib.
Namun Sjafrudin mengatakan, kunci untuk menyelesaikan persoalan ini adalah penilaian aset. Dikatakan Sjafrudin, ada aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya.
“Masa setahun tidak selesai. Kan bisa ditelusuri. Ini karena kurang fokus, padahal petugas BPK melakukan pendampingan, namun tidak ada yang bertanya,”kata Sjafrudin. Hal lain adalah apa yang sudah menjadi temuan BPK tahun sebelumnya namun ternyata masih dilakukan.
Harapan untuk mendapatkan predikat lebih tinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun depan boleh jadi akan semakin berat apabila BPK juga turut memeriksa pengelolaan dana desa.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY