Pungutan Liar dan Pendidikan Gratis

0
264
Darwis Waru

Tidak gampang membedah pungutan liar di tengah trend sekolah gratis. Menjelang penerimaan siswa baru tahun ini, muncul keinginan anggota DPRD Poso untuk menghearing sekolah “nakal”, yang berani mematok pungutan terhadap siswa baru, padahal sejumlah sekolah telah buru-buru menetapkan rincian pembayaran bagi calon siswa barunya.

Oleh : DARWIS WARU
PENDIDIKAN gratis telah menjadi ikon pemerintahan SBY lima tahun lalu, menyusul pemberlakuan kartu cerdas oleh era kepemimpinan Jokowi-JK saat ini, bak bola salju program populis ini terus menggelinding sampai ke pelosok desa. Karena itu, tak perlu heran jika setiap ada pungutan di sekolah, selalu berujung pada kalimat sindiran, “katanya pendidikan gratis,…?”.
Dari sudut pandang berbeda, muncul pula pertanyaan susulan, terus bagaimana memaksimalkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan? Bukankah semangat seperti itu juga harus didorong?  Sampai di sini debat argumentasi bisa tambah seru kan?. Agak dilematis memang, berharap bantuan dari orang tua murid, khawatir dianggap melakukan pungutan liar, tidak memungut bayaran sama sekali, sekolah butuh peran serta orang tua wali murid. Bukankah pendidikan merupakan tanggungjawab bersama?, termasuk masyarakat yang notabene juga termasuk orang tua murid?.
Karena itu, nampaknya memang kita membutuhkan persepsi yang sama tentang bantuan dana pendidikan dari orang tua murid, termasuk mekanisme dan syarat penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Tak urung anggota DPRD Kabupaten Poso pun merasa perlu mengingatkan, pihak pengelola sekolah agar tidak main-main dalam menarik dana dari sekolah. Adalah, Sahir Sampeali dan Samsu Alam, mengancam akan menghearing sekolah yang menarik pungutan liar di sekolah. Alasannya, penarikan dana kepada murid baru bisa menghambat orang tua siswa untuk memasukkan anaknya ke sekolah unggulan, sehingga berpotensi membatasi murid yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya. “Itu kan sama halnya dengan menghambat potensi generasi bangsa”, tegas Sahir. (Poso Raya, 15 Juni 2016).
Senada dengan Sahir, Samsu Alam menyetir, bahwa sekolah negeri sama sekali tidak dibenarkan menarik pungutan, sebab mereka sudah menerima bantuan operasional sekolah dari negara. Sampai di sini kita boleh memilah, mana sekolah yang bisa menarik pungutan mana yang sama sekali tidak bisa. Namun, apakah pemilahan ini bisa menjawab probelama pendidikan kita? Rasa-rasanya belum, sebab kalaulah kita mencoba mengamati fenomena yang ada, maka kita akan menemukan pertanyaan seperti ini, “bagaimana jika orang tua murid dengan kemampuan ekonominya yang longgar, secara sukarela ingin menyumbang? Bukankah bantuan ini sifatnya ikhlas demi pengembangan infra struktur sekolah?
Wah, dari sini mulai terbuka ruang adu argumentasi, mereka yang setuju dengan pungutan sukarela tentu akan berkata, “silahkan saja sepanjang sumbangannya berbentuk barang, atau kalaupun bentuknya uang tunai tidak dipungut secara permenen, sebagaimana iuran pembayaran yang jumlahnya ditetapkan setiap bulannya”, sementara yang lain tentu akan berkata, kalau ruang pungutan dibayar bagi orang tua yang mampu, secara tidak langsung akan membebani orang tua yang tidak mampu secara psikologis, sehingga mereka pun “terpaksa” harus membayar.
Begitulah fenomena yang sering terjadi dalam pengelolaan dana pendidikan kita belakangan ini, terus memicu pro kontra. Dan nyatanya memang pungutan secara permenen pun hingga saat ini banyak dilakukan oleh sekolah, termasuk  sekolah berstatus negeri. Adalah SMA Negeri 1 Poso Pesisir selatan, kini telah menetapkan perincian biaya pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2016/2017. Berdasarkan dokumen yang dihimpun Poso Raya, sebagaimana yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Yusran Kalape, M.Pd,  di sekolah yang pernah membuat heboh masyarakat karena kasus video mesum siswanya itu, mewajibkan murid baru untuk membayar, Rp. 555.000,- setiap siswa dengan perincian sebagai berikut; sumbangan pendidikan Institusi (SPI) Rp.200.000,- iuran komite 2 bulan (Juli-Agustus) Rp.120.000,-, Seragam Olahraga Rp.120.000,-, Batik sekolah, Rp.70.000,-, Atribut Rp.35.000,-, dan buku saku Rp.10.000,-.
Nah, atas pungutan dana pembayaran bagi siswa baru sebagaimana contoh di atas, apakah bisa dikategorikan sebagai pungutan liar? Jika ya, bagian mana saja yang bisa dipungut dan mana pula yang harus dipangkas?, Tidak gampang menjawabnya dengan gamblang bukan? Karena itu, sekali lagi gagasan DPRD untuk menghearing sekolah “nakal”, perlu mendapat apresiasi dari semua pihak. Bukan apa-apa, siapa tahu melalui hearing oleh anggota DPRD, persepsi yang sama bisa kita temukan sebuah kalimat pasti untuk menjadi acuan argumentasi yang sama. Sebab, bukan tidak mungkin sekolah lain juga telah melakukan hal yang sama, bahkan pungutan bisa jadi jauh lebih besar. (Penulis adalah Redaktur Senior Harian Poso Raya).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY