Mengapa Pembangunan butuh Perempuan?

0
171
LIAN GOGALI

Masyarakat patriarkis berprasangka bahwa perempuan cenderung berkapasitas rendah, kurang kompeten, dan tidak bermutu, hanya karena berkelamin perempuan. Dengan standar ganda, perempuan yang akan menduduki jabatan publik maupun berpartisipasi dalam ruang-ruang publik, seperti musyawarah desa, selalu dipertanyakan kualitasnya. Pertanyaan seperti di atas jarang ditanyakan kepada laki-laki.

Oleh : LIAN GOGALI

KENAPA perempuan harus dilibatkan? Apa juga yang ditahu perempuan? Mereka urus dapur saja! Komentar seperti ini adalah gambaran umum pembicaraan dalam masyarakat ketika membicarakan keterlibatan perempuan secara aktif dalam pembangunan. Kuatnya budaya patriarkhal yang mendominasi membuat posisi kaum perempuan senantiasa tersubordinasi. Berbagai posisi kunci dalam ranah politik masih dominan dipegang kaum lelaki. Masyarakat patriarkis berprasangka bahwa perempuan cenderung berkapasitas rendah, kurang kompeten, dan tidak bermutu, hanya karena berkelamin perempuan. Dengan standar ganda, perempuan yang akan menduduki jabatan publik maupun berpartisipasi dalam ruang-ruang publik, seperti musyawarah desa, selalu dipertanyakan kualitasnya. Pertanyaan seperti di atas jarang ditanyakan kepada laki-laki.
Cara berpikir dan bersikap yang meminggirkan peran perempuan itu, membutuhkan kebijakan yang tegas agar implementasinya juga jelas. Kebijakan harus jelas tujuannya agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain. Hal itu karena sebagian besar pengambil keputusan belum memiliki perspektif gender. Kebijakan-kebijakan memang merupakan langkah awal, karena kebijakan harus diikuti dengan implementasi.
Partisipasi perempuan merupakan hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”. Berarti UUD telah menjamin persamaan hak dan kewajiban tiap warga negara termasuk laki-laki dan perempuan. Amanat itu diperkuat dengan Pasal 28d ayat (3) yang berbunyi: “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan Pasal 28i ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW memiliki tiga prinsip utama yakni: prinsip persamaan, prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban Negara. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif hak laki-laki dan perempuan. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasankebebasan dasar dan hak asasi manusia. Prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Sementara itu, melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Presiden mengintruksikan kepada Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubenur; Bupati/Walikota, untuk:
1.    Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang berpespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan
fungsi, serta kewenangan masing-masing.
2.    Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam
pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai
acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender

Beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan itu: Pasal 4 ayat 1:“Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD”.
Pasal 4 ayat 2: “Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bersperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender”.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dan Permendagri No. 15 tahun 2008 merupakan kebijakan nasional yang secara jelas dan tegas mengatur soal kesetaraan gender dalam pembangunan. Kebijakan lain yang tegas mengatur dan mensyaratkan partisipasi perempuan dalam Musrenbang adalah Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2007. Surat edaran tersebut lahir dalam rangka menunggu terbitnya peraturan pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 yang mengatur tentang tata-cara penyusunan dokumen perencanaan dan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional. Surat edaran tersebut sudah tidak berlaku seiring dengan terlah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri tersebut, ada 8 poin yang secara tegas mengatur partisipasi perempuan dalam Musrenbang yakni:

Romawi I, huruf C, poin 1a:
“Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Desa/Kelurahan (Dusun atau Lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat”. Romawi I, huruf D, poin 1b: “Masyarakat di tingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah.

Lalu, bagaimana wajah partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Poso dengan sederetan peraturan pendukung tersebut?Dulu, boleh dikatakan gambaran perempuan  masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan, kurang ketrampilan, tidak mampu menyampaikan pendapat, gugup dalam berargumentasi adalah kecenderungan yang masih dimiliki oleh kelompok perempuan. Hal ini lahir dalam sistem yang mensubordinasi, mendiskriminasi perempuan secara struktural. Kesadaran tentang pentingnya perempuan terlibat, kebutuhan untuk mengekspresikan pendapat dan pikiran, niat untuk memberikan kontribusi nyata dalam masyarakat telah lahir dalam berbagai kelompok perempuan di Kabupaten Poso. Ini harusnya mendapatkan sambutan positif dari pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa. Keterlibatan dan pelibatan perempuan dalam pembangunan tidak lagi hanya karena dilegitimasi oleh deretan UU dan peraturan perundangan, tetapi terlebih karena kesadaran bersama terhadap kesetaraan manusia untuk memajukan diri, masyarakat dan bangsa.

Institut Mosintuwu, bersama dengan Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya adalah dua organisasi di Kabupaten Poso yang secara khusus bekerja untuk isu penguatan perempuan dalam memperjuangkan kedaulatan atas ekonomi, sosial, budaya dan politik. Lahirnya sekolah perempuan dan kelompok perempuan yang secara mandiri bekerja aktif di desa harusnya disambut positif dan dilihat sebagai potensi besar orang Poso membangun Poso yang lebih damai dan adil. (Penulis adalah Direktur Institut Mosintuwu)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY