Catatan Dari Malam Refleksi dan Silaturahmi Aktifis, Mencari Titik Temu Pemulihan Poso

0
121
Catatan Dari Malam Refleksi dan Silaturahmi Aktifis

Sebagai daerah yang telah melewati fase konflik bernuansa komunal, sejatinya penanganan Poso harus dicermati secara konfrehensif, artinya pemulihan kondisi Poso tidak sekedar mengedepankan aspek keamanan fisik, tetapi juga keamanan secara psikologis bagi warga harus mendapatkan perhatian serius.

Oleh : DARWIS WARU
SIAPA tak kenal Poso? belakangan ini begitu populer di Indonesia, melampaui daerah lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Ironisnya, wilayah yang terletak di jantung pulau Sulawesi ini, masih lebih banyak dikenal sebagai daerah operasi perburuan jaringan kelompok radikal Santoso, daripada sebagai daerah yang kaya dengan potensi alam yang bisa dikembangkan secara lokal dan global.  Padahal andai saja dunia luar tahu kondisi obyektif sesungguhnya yang terjadi di Poso, boleh jadi sejumlah pelaku usaha dan wisatawan mancanegara ramai-ramai berkunjung ke Poso.
Begitulah sekilas catatan reflektif para aktifis organisasi non pemerintah, mencoba memotret kondisi kekinian Poso. Karena itu, mereka pun sepakat untuk bekerja lebih terfokus lagi untuk memulihkan citra baik tentang Poso. Ya, namanya saja aktifis tentu saja tidak sekedar mendampingi masyarakat korban, tapi juga mengamati perkembangan informasi publik. Hemat mereka, operasi keamanan yang berlangsung selama ini, membuat Poso lebih dikenal sebagai sarang “teroris”. Padahal kata sekretaris Komunitas Gusdurian Poso, Ronald Mosiangi, menjadikan fenomena gunung biru sebagai refresentasi situasi Poso sangat tidak logis. Selain jumlah mereka jauh lebih kecil, aktifitas masyarakat juga berjalan normal. Ronald mencontohkan, situasi dan kondisi Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir selatan yang sampai saat ini tetap rukun dalam keragaman. “Jadi, harus ada langkah sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan, tapi sekali lagi kawan-kawan harus bisa bersinergi”, kata Ronald yang dikonfirmasi via ponselnya.
Analisis lain datang dari Muhammad Taufik, Ketua LBH Poso ini menilai, terjadinya dominasi informasi dari aparat keamanan. “Pemberitaan media terkesan didominasi oleh aparat keamanan, kepolisian dan TNI. Padahal, kata Taufik publik membutuhkan informasi secara berimbang. “Saya kira kita memang penting mendapatkan informasi dari petugas keamanan, tapi tidak berarti terlalu dominan. Kita tidak menyalahkan mereka, tapi perlu ditegaskan bahwa teman-teman juga harus lebih gesit, dan progresif melakukan pemantauan”, jelas Ketua LBH yang lebih akrab disapa Memet itu.
Begitulah perbincangan menarik aktifis organisasi non pemerintah (Ornop) di Tanah Poso. Jumat, 17 Juni 2016 lalu, mereka yang selama ini menghabiskan waktunya untuk mendampingi masyarakat Poso itu, bertemu di Restoran Dodoha-Mosintuwu, Tentena. Di tepi danau Poso itu, mereka menganalisis kondisi terkini, khususnya dalam hal pemulihan keamanan Poso.
Senada dengan Taufik, Direktur Institut Mosintuwu, Lian Gogali  menilai, sebagai daerah yang telah melewati fase konflik bernuansa komunal, sejatinya penanganan Poso harus dicermati secara konfrehensif, artinya pemulihan kondisi Poso tidak sekedar mengedepankan aspek keamanan fisik, tetapi juga keamanan secara psikologis bagi warga harus mendapatkan perhatian serius. “Aparat keamanan terus bertambah, masyarakat banyak yang gelisah karena tidak bebas ke kebun, sementara yang diburu keburu kabur. Ini kan menimbulkan tanda tanya, sampai kapan rakyat diperhadapkan dengan situasi yang tidak pasti?”, urai Lian.
Memang jika kita cermati situasi terkini, nampaknya memang diperlukan sinergisitas antar stakeholder dalam mewujudkan perdamaian sejati di Tanah Poso. Bukan apa-apa, kondisi keamanan yang tidak menentu praktis membuat ekonomi masyarakat akar rumput makin terpuruk. Beruntung, masyarakat belakangan ini cukup dewasa dalam merespon fenomena radikalisme di bumi sintuwu maroso.  Bahkan, boleh dikata masyarakat turut membantu operasi keamanan yang dilakukan oleh petugas. “Saya kira masyarakat sudah cukup membantu, setidaknya masyarakat sudah bisa membentengi dirinya dari segala bentuk provakasi, di berbagai forum yang diprakarsai oleh masyarakat bawah, selalu melahirkan rekomendasi bahwa radikalisme beragama harus dilawan. Sekarang ini, tinggal bagaimana petugas Operasi Tinombala memastikan pengejaran di gunung biru akan berakhir dalam waktu tertentu”, kata Lian Gogali.
Kini operasi keamanan memang masih berlanjut, tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa DPO telah tertangkap. Hanya memang, keberadaan 3.000 pasukan rasa-rasanya, terlalu besar untuk mengejar Santoso, dengan jumlah anggota berkisar 20-an orang. Karena itu, wajar jika pertanyaan pun terus muncul, sampai kapan operasi ini akan berlanjut?
Adalah Letkol Gunarto, Kasie Intel Komandan Korem 132 Tadulako, punya pandangan lain. Menurutnya, untuk memulihkan citra Poso di mata publik, kita tidak harus terjebak dengan operasi pengejaran Santoso. “Kan kasian masyarakat, masa gara-gara Santoso, masyarakat Poso yang jauh lebih banyak harus dikorbankan”, jelas Gunarto.  Karena itu katanya, diperlukan kerja sistematis untuk melakukan counter opini, bahwa meski operasi keamanan untuk memburu Santoso dan jaringannya sedang berlangsung,  masyarakat secara umum tidak terpengaruh. Buktinya, aktifitas petani berjalan normal, anak muda punya kesibukan masing-masing. “Di sinilah sesungguhnya, nilai strategis mengapa TNI menggandeng Dinas Pertanian Poso untuk bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan program cetak sawah baru”, kunci Gunarto, saat buka bersama dengan wartawan minggu malam, di warung Padapu. (Redaktur Senior Poso Raya).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY