Temuan Diupayakan Selesai Dalam Musyawarah, Kepala Desa Bakal Diberi Impunitas?

0
130
Yando Zakaria

POSO KOTA – Salah satu kendala dalam pengelolaan dana desa adalah ketidaksepahaman antara lembaga pemerintah dalam menilai penggunaan dana desa. Hal ini menyebabkan hampir 60 persen desa di kabupaten Poso disebut ada temuan.
Sejumlah kepala desa mengeluhkan tidak satu suaranya pemerintah misalnya dalam penetapan besaran pajak dari belanja desa. Seperti yang diungkapkan kades Tolambo, Weinsmeo Tolidunde. Akibatnya menurut Meinsmeo, tidak jarang desa menanggung selisih jumlah pajak.
Salah seorang penyusun UU no 6 tahun 2014 tentang desa, Yando Zakaria mengatakan memang masih banyak masalah dalam pelaksanaan lapangan UU ini. Namun dia optimis beberapa tahun kedepan akan semakin baik. Terkait banyaknya desa yang saat diperiksa BPKP maupun Inspektorat ada temuan, Yando mengatakan, saat ini pihak Kemendes tengah mengkaji kemungkinan kebijakan impunitas bagi kepala desa sehingga mereka tidak ragu menjalankan kebijakan menggunan dana desa.
“Namun kita masih mencari formulasinya, misalnya apakah temuan yang ada harus langsung dibawa ke ranah hukum atau diselesaikan dalam forum musyawarah desa,”kata Yando Zakaria.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY