Ranperda Dana Siap Pakai Disetujui, Laporan Penggunaan Diperketat

0
150
Rapat paripurna DPRD

POSO KOTA – DPRD menyetujui ranperda dana siap pakai pada keadaan darurat bencana, Rabu(1/6) kemarin. Namun penggunaan anggarannya harus dilaporkan dengan teliti dan ketat.
Dalam laporannya, ketua pansus VII Sahir Sampeali yang membahas rancangan perda ini menegaskan, laporan pertanggungjawaban selambatnya disampaikan 3 bulan setelah bantuan diterima dengan laporan ditujukan kepada kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
“Laporan itu meliputi realisasi fisik, realisasi anggaran dan data pendukung lainnya,”kata Sahir. Sementara dalam pandangan fraksi Gerindra, penanganan bencana terutama pada tahap tanggap darurat haruslah serba cepat sehingga membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat serta membutuhkan fasilitas pendukung yang memadai. Fraksi yang beranggotakan 4 orang ini mewanti-wanti agar penggunaan dana siap pakai harus benar-benar secara efisien dan efektif. Pelaporannya pun kata juru bicara fraksi, Yohanes Bando, harus harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparan.
Fraksi partai Golkar memberikan beberapa catatan, seperti siapa yang berhak menentukan kondisi tanggap darurat dan bagaimana tolak ukur dalam menentukan suatu keadaan tanggap darurat serta batas waktunya.
Pengajuan ranperda dana siap pakai ini dianggap penting mengingat bencana kini menjadi ancaman serius, bukan hanya di kabupaten Poso namun di seluruh dunia mengingat anomali iklim yang membuat cara antisipasinya harus cepat.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY