Kades Pertanyakan Syarat Pencairan ADD

0
387
Anton Lidaya

POSO KOTA – Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala desa kabupaten Poso menyampaikan beberapa pernyataan saat bertemu Bupati dalam rapat kerja akhir pekan lalu. Salah satunya mempertanyakan kebijakan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang mereka anggap membingungkan.
Anton Lidaya, kepala desa Pandiri, kecamatan Lage yang merupakan ketua asosiasi mengatakan, salah satu syarat pencairan ADD tahun 2015 yang mereka pertanyakan adalah keharusan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100 persen.
“Artinya kalau dalam kampung ada satu orang yang belum melunasi berarti kepala desa dianggap sudah melakukan tindakan wan prestasi atau melanggar kesepakatan,”kata Anton Lidaya. Kesepakatan itu berkaitan dengan uji petik yang dilakukan disetiap desa.
Anton mengatakan, Asosiasi kepala desa meminta agar ada payung hukum jelas yang menjadi dasarkebijakan itu sebelum dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang menangani dana ADD dan SKPD yang berkaitan lainnya.
Selain kendala pencairan ADD, para kepala desa juga meminta agar ada penjelasan lebih rinci terkait penggunaan dana desa untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi yang berujung persoalan hukum.
Anton meminta agat Bagian Pemerintahan Desa melakukan koordinasi dengan asosiasi bila ada temuan hasil pemeriksaan di desa yang kemudian diajukan ke proses hukum.
Anton Lidaya menyebutkan temuan itu bukanlah semata-mata kesalahan kepala desa atau perangkatnya, namun ada pula sumbangan kesalahan SKPD, misalnya terkait item yang menjadi temuan inspektorat tapi sebenarnya sudah diverifikasi oleh Bagian Pemdes, Bagian Keuangan dan Bagian Hukum.(SAM)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY