Gubernur Hapus Sanksi Semua Jenis Kendaraan

0
267
Pengumuman penghapusan denda dan sanksi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor lewat peraturan Gubernur no 14 tahun 2016.(foto : Fandy)

POSO KOTA – Gubernur Sulawei Tengah (Sulteng) menetapkan peraturan tentang penghapusan dan pengurangan sangsi administrasi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, hal itu, dilakukan dalam rangka intensifikasi dan eksentifikasi tunggakan pajak Daerah sekaligus memperingati hari ulang tahun Provinsi Sulteng ke 52.

Kepala Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Reza AM Rangga mengatakan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor sudah ditetapkan dalam peraturan Gubernur Sulteng Nomor 14 tahun 2016.

“Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat berupa penghapusan dan pengurangan denda kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pelunasannya, yang sudah ditetapkan dalam peraturan Gubernur Sulteng Nomor 14 tahun 2016 dan juga berdasarkan ketentuan pasal 64 peraturan Daerah nomor 01 tahun 2011 tentang pajak Daerah,” katanya.

Reza melanjutkan, Selain itu, dalam peraturan gubernur tersebut, pemberian penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor diberikan kepada semua jenis kendaraan bermotor.

“Penghapusan dan pengurangan itu, diberikan kepada semua jenis kendaraan, kendaraan roda dua dan roda empat  dan roda tiga milik pribadi maupun kendaraan dinas serta kendaraan bermotor angkutan umum,” jelasnya.

ia menambahkan, penghapusan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor itu, ditentukan dengan lama tunggakan kendaraan bermotor. Penghapusan dan pengurangan itu, harus disertai dengan menunjukan dokumen dan data administrasi.

“Untuk masa pajak yang terutang dengan masa pajak dua tahun keatas diberikan pembebasan sangsi berupa denda sebesar 100 persen, untuk pajak kendaraan denagn masa pajak satu tahun diberikan pembebasan berupa denda sebesar 50 persen dan harus menunjukan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB), kartu identitas diri yang sah dan surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar Daerah,” ucapnya.

Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulteng dan Jasa Rahardja cabang Sulteng, penghapusan dan penguranagan pajak kendaraan bermotor ini, di berikan dalam rangka intensifikasi dan eksentifikasi tunggakan pajak Daerah sekaligus memperingati hari ulang tahun Provinsi Sulteng ke-52. AND

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY