Pendataan Aset Daerah. Jika Benar Raib, Pemda Poso Akan Tempuh Jalur Hukum

0
164
Ruddi R Rompas

POSO KOTA – Terkait dengan upaya penertiban aset daerah milik Pemda Poso, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso, Ruddy Rompas menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan aset.
Hal tersebut dilakukan berdasarkan keinginan Bupati Darmin, serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan BPKAD. “Bupati ingin dilakukan penertiban aset. Ketika rapat perdana bupati bersama SKPD, salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah mengenai aset daerah. Bupati ingin menertibkan asset, karena aset adalah bagian penting,” ujar Ruddy Rompas kepada Poso Raya, Jumat (26/2) pekan lalu.
Ruddy mengaku mendapat spirit (semangat-red) dari pimpinan untuk tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya saat ini.
Menurut Ruddy, jika ada pihak yang hendak menghilangan jejak mengenai keberadaan aset milik Pemda Poso, dengan alasan berkas hilang atau terbakar. Tentulah tidak berpengaruh bagi pihaknya.
“Menghilangkan jejak tidak pengaruh bagi BPKAD, karena semua sudah terdata. Jadi kehilangan berkas tidak akan menghapus data, karena semua bisa terlacak,” aku Ruddy.
Nantinya, semua proses penanganan aset, akan diurus sesuai adminstrasi. “Jika barang-barang yang telah diinventarisir itu ditemukan rusak atau sudah tidak bisa digunakan lagi, maka tentunya akan dilakukan penghapusan aset. Jika aset  yang telah terdata namun tidak ditemukan keberadaannya, pimpinan bisa saja menggunakan jalur hukum,” tandas Ruddy.

BPKAD Tunggu Laporan Pemeriksaan

Gonjang-ganjing soal keberadaan sejumlah aset yang dikabarkan hilang menjadi pertanyaan sejumlah masyarakat kabupaten Poso beberapa hari terakhir. Menanggapi kabar itu kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ruddi R Rompas mengatakan pihaknya sudah menerima informasi itu. Namun dia meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh Inspektorat.
“Saya sudah mendengar hal itu, kita tunggu hasil pemeriksaan inspektorat agar lebih jelas dan masyarakat tidak berspekulasi”katanya. Ditegaskan oleh mantan plt kepala Inspektorat ini semua aset tercatat didalam buku daftar inventaris daerah.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah AC dan kulkas yang ada dirumah jabatan Bupati menghilang entah kemana. Informasi yang dihimpun dari bagian umum juga tidak menyebutkan secara jelas keberadaannya.
Lantas siapa sebenarnya yang bertanggungjawab atas keberadaan aset daerah?.  Ruddi mengatakan BPKAD adalah lembaga yang mencatat berapa jumlah dan nilai aset sementara pengguna dan yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kesepakatan aset adalah skpd sebagai pengguna. BPKAD secara rutin meminta laporan pertanggungjawaban oleh SKPD yang menggunakan aset.
“Yang jelas kalau dibeli dari anggaran negara pasti tercatat disini, SKPD sebagai penggunaan juga berkewajiban menjaga dan merapat aset itu,”tewas Ruddi. Dalam catatan BPKAD jumlah aset bergerak dan tidak bergerak kabupaten Poso saat ini berjumlah sekitar 1.8 triliun rupiah. IAN/MM

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY