Kisruh APBD Touna 2016, DPRD Touna Geram Atas Tudingan Kadispenda

0
247
Suasana hearing DPRD Touna dengan Pemuda Peduli Touna, Wakil Bupati dan SKPD di ruangan Banggar DPRD terkait permasalahan APBD 2016 (Foto Mawan)

TOUNA -Ketua DPRD Touna Gusnar A. Suleman, SE, saat hearing dengar pendapat dengan Pemuda Peduli Touna (PPT) menegaskan bahwa tidak pernah ada deal-deal politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Touna terkait penetapan dan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, seperti berkembang di media cetak yang disampaikan oleh Kadis Pendapatan Kabupaten Tojo Una-Una.
”Demi Allah kami tidak pernah melakukan hal itu, jangan kasih bakalae kami. Kalau perlu kita sumpah pocong. Ini sudah pencemaran nama baik,” tutur Gusnar pada Pemuda Peduli Touna saat bedah pendapat Rabu, (24/2/16) pekan lalu bertempat di ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Touna.
Lanjut Gusnar, surat yang dikirimkan Pemerintah Daerah Pj. Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Drs. Abubakar Nophan Saleh, M.M, tertanggal 26 Januari 2016 perihal penundaan kegiatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sesuai mekanisme hukum berlaku. Adapun anggaran yang ditunda untuk direalisasikan sejumlah Rp 9,6 M, dikarenakan ada yang lebih prioritas dan harus segera dilakukan pembayaran oleh daerah kepada pihak rumah sakit dan puskesmas terkait hutang pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Salah sorang anggota DPRD dari fraksi Nasdem Djafar M. Amin mengatakan, pembahasan anggaran yang menurut asumsi teman-treman (Pemuda Peduli Touna) bahwa itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang karena tidak termuat dalam KUA PPAS, hal itu keliru.
Sebaliknya, anggran yang berjumlah Rp 24 M tersebut telah sesuai prosedur hukum, karena mengacu pada petunjuk teknis DAK dari Pusat. Hal itu juga dibenarkan oleh Plt, Kepala Badan Keuangan Touna saat hearing di Ruangan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Touna.
“Kami hanya mengusulkan berdasarkan hasil Reses dan Musrembang terkait program untuk masyarakat kepada Pemrintah Daerah, soal jumlah anggran yang ketika dihitung menjadi Rp 6 Miliar, itu hitungan dari Pemerintah Daerah,” jelas Djafar.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nawat Panyili, memang benar kalau untuk merubah suatu anggaran yang telah ditetapkan menjadi Perda, belum ada aturan mengaturnya lebih jelas sehingga  harus dilakukan secara hati-hati.
Yang disesalkan Pemuda Peduli Touna (PPT), tidak hadirnya Kepala Dinas Pendapatan dengan alasan berada di luar Daerah bersama Sekertaris Kabupaten Touna (Sekab). Persoalan ini, lebih memunculkan asumsi kawan-kawan Pemuda Peduli Touna kalau ada semacam desain/Skenario sengaja Kadis Pendapatan tidak dihadirkan.
“Jangan sampai ketidak hadiran pejabat Kadispenda Touna dalam rapat ini merupakan skenario saja,” tutur salah seorang anggota PPT Ican Dzar pada Poso raya. WAN

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY