Pengelola RSU Matiandaya Akan Patuhi Aturan

0
130
RSU Matiandaya

SULAWENA – Pencabutan perda Rumah Sakit Umum Matiandaya rencananya akan segera dilakukan oleh DPRD menyusul dibahasnya ranperda tentang pencabutan perda nomor 8 tahun 2014 yang menaungi operasional fasilitas kesehatan di desa Sulewana itu karena bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Amir Kusa, menyampaikan bahwa perda itu dicabut karena tidak sesuai dengan peraturan mengenai pembentukan sebuah perda yakni PP 41 tahun 2014.  Ada 2 keanehan perda ini, salah satunya adalah tidak diasistensi oleh Gubernur yang merupakan salah satu syarat mutlak sebuah perda boleh diberlakukan.
Kepala RSU Matiandaya, dr Jemy Wololi mengatakan pihaknya akan mematuhi segala peraturan terkait dengan rumah sakit yang dipimpinnya itu. Pihaknya menurut dr Jemy hanya menjalankan rumah sakit itu agar bisa melayani masyarakat.
“Kita hanya ikuti aturan, kalau aturannya seperti itu kita ikut mekanisme, karna kita disini hanya menjalankan rumah sakit ini”Kata Jemy kepada Poso Raya, Rabu (10/2) kemarin. Jika ditelusuri kebelakang, dalam sebuah dokumen disebutkan bahwa lokasi pembangunan RSU Matiandaya ini di desa Saojo, namun entah mengapa kemudian berpindah ke desa Sulewana. Padahal diktahui pula bahwa di Sulewana sudah ada sebuah puskesmas yang lokasinya hanya beberapa puluh meter dari lokasi RSU Matiandaya ini.
Persoalan lain dalam operasional RSU yang seharusnya didirikan dilokasi yang masyarakatnya jauh dari akses layanan kesehatan itu adalah tidak adanya eselonisasi pejabat yang bekerja didalamnya, hal ini menimbulkan multitafsir.
Operasional RSU Matiandaya sendiri menurut dr Jemy Wololi berasal dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 50 juta perbulan, itupun sudah termasuk obat-obatan, adapun untuk biaya pembangunan fisiknya dilakukan oleh dinas Kesehatan kabupaten Poso.
Sementara itu akademisi Universitas Sintuwu Maroso, Yan Patris Binela SH mengatakan, ada indikasi pelanggaran dalam penetapan perda ini sebab tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU no 2 tahun 2011 dan PP 41 tahun 2007
“Bila Ranperda tidak mengikuti mekanisme pembantukannya itu tidak sah, namun bila pada pelaksanaan perda itu membuat anggaran negara juga keluar,ini jelas ada konsekuensi hukum” tegasnya.(JUN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY