Perda RSU Matiandaya Akan Dicabut

0
97
Sidang paripurna DPRD Poso

POSO KOTA – Sebelumnya sudah menjadi rahasia umum ada produk aturan yang dibuat dengan tidak cermat bahkan terkesan sembunyi-sembunyi. Kini ada satu yang mulai muncul, yakni peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit umum Matiandaya. Perda ini ternyata muncul tanpa melalui 2 tahapan, pengesahan dalam paripurna penetapan dan asistensi Gubernur. Ketua Komisi II DPRD, Amir Kusa, mengatakan, sudah adaterbentuk pansus untuk mencabut perda ‘cacat’ ini.
Perda no 8 tahun 2014 menjadi salah satu produk legislasi yang justru tidak sampai pada tahap paripurna penetapan, namun tiba-tiba diberlakukan agar RSU Matiandaya yang berlokasi di desa Sulewana, kecamatan Pamona Utara bisa beroperasi dan didanai oleh APBD.
Amir Kusa mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi kepada Gubernur, DPRD kabupaten Poso menemukan bahwa perda ini juga tidak melalui tahapan fasilitasi oleh Gubernur sehingga tidak sesuai mekanisme penetapan dan harus dicabut. Sebab sesuaiĀ  pasal 35 ayat (4) PP no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
“Membingungkan juga posisi RSU Matiandaya, karena tidak ada eselonisasi, padahal dalam PP 41 itu harus mencantumkannya, nah kalau di Matiandaya, mau ditempatkan pejabat setingkat eselon apa,”katanya. Namun ada hal lain terkait berdirinya RSU Matiandaya yang merupakan rumah sakit pratama non kelas ini. Gubernur, menurut Amir Kusa sebenarnya berharap agar dibangun di lokasi yang jauh dari pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit. Daerah yang seharusnya dibangunkan rumah sakit seperti ini adalah wilayah Lore. Namun entah mengapa, tiba-tiba berdiri di desa Sulewana yang juga tidak jauh dari Puskesmas desa itu dan Puskesmas rawat inap kelurahan Tendeadongi.Pembangunan RSU Matiandaya ini terkesan dipaksakan dan tidak sesuai peruntukannya yakni untuk masyarakat yang jauh dari akses fasilitas kesehatan.
“Setahu saya, tidak ada rapat paripurna pengesahan ranperda nomor 8 tahun 2014, yang ada adalah paripurna pandangan akhir fraksi terhadap ranperda itu,”kata Amir Kusa. Lantas bagaimana kelanjutan fasilitas yang dibangun dengan dana miliaran rupiah ini? Amir Kusa mengatakan, setelah nanti perdanya dicabut, tergantung pemerintah baru untuk memfungsikan bangunan itu apakah akan dijadikan puskesmas rujukan atau fasilitas daerah lainnya.(IAN)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY